NasionalNewsPerspektifPolitikTrending

Tetap Tegas Tanpa Merusak, DPM FH UIJ Serukan Aksi yang Bertanggung Jawab

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (DPM FH UIJ) mengajak masyarakat menjaga independensi dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam menyampaikan aspirasi pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Penyampaian kritik diharapkan tetap berfokus pada substansi persoalan, disertai tuntutan yang jelas, serta menghormati keselamatan dan hak orang lain.

Rizki Bugis, selaku DPM 2 pada DPM FH UIJ, menekankan pentingnya menjaga hubungan antara tuntutan yang disampaikan dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi informasi yang digunakan maupun tindakan yang dilakukan.

“Independensi berarti kita mampu menentukan sikap berdasarkan persoalan yang nyata dan informasi yang dapat diperiksa. Jangan sampai kepentingan rakyat hanya menjadi slogan, sementara arah penyampaian aspirasi justru ditentukan oleh kepentingan pihak lain,” ujar Rizki.

Ia mengingatkan bahwa momentum evaluasi pemerintahan perlu digunakan untuk membahas dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Persoalan pekerjaan, keadilan, pelayanan publik, dan perlindungan hak warga membutuhkan pembahasan yang serius serta tindak lanjut yang jelas.

Rizki juga menyoroti pentingnya ketelitian dalam menerima informasi, terutama ketika situasi di lapangan mulai memanas. Potongan video, pesan berantai, maupun ajakan dari pihak yang tidak dikenal perlu diperiksa sebelum dipercaya atau disebarluaskan. Kesimpulan yang terburu-buru dapat memperbesar ketegangan dan mengaburkan persoalan yang sebenarnya hendak disampaikan.

“Jangan mudah terpancing. Periksa informasi dan pertimbangkan akibat dari setiap tindakan. Ketegasan menyampaikan pendapat harus berjalan bersama tanggung jawab menjaga keselamatan orang-orang di sekitar kita,” katanya.

DPM FH UIJ menegaskan penolakan terhadap tindakan anarkis, perusakan fasilitas, intimidasi, dan kekerasan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan korban, merugikan masyarakat, serta mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan. Karena itu, peserta dan penyelenggara aksi diharapkan membangun komunikasi yang jelas serta saling mengingatkan untuk menjaga suasana tetap damai.

Rizki menjelaskan bahwa sikap kontraproduktif juga dapat muncul melalui penyebaran tuduhan tanpa dasar, penghinaan terhadap individu, maupun tindakan yang menghambat akses layanan darurat. Penyampaian aspirasi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap warga yang sedang bekerja, mencari pengobatan, atau menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Jangan sampai tindakan kita justru menambah beban masyarakat yang kepentingannya ingin kita suarakan. Kritik boleh keras, tetapi tuduhan harus memiliki dasar. Aspirasi harus tetap dapat disampaikan tanpa merusak dan tanpa melukai,” tegasnya.

Ia turut menekankan tanggung jawab pemerintah dan aparat untuk menjamin ruang penyampaian pendapat yang aman. Kritik perlu dijawab melalui penjelasan terbuka dan tindak lanjut, sementara pengamanan harus mengutamakan komunikasi, keselamatan, dan penghormatan terhadap hak warga.

Dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, DPM FH UIJ berharap evaluasi publik menghasilkan pembahasan yang lebih substantif. Perbedaan pandangan harus dapat disampaikan tanpa intimidasi, dan setiap tuntutan perlu memperoleh jawaban yang dapat diperiksa perkembangannya.

“Jaga independensi, tetap teliti, dan jangan biarkan provokasi mengambil alih penyampaian aspirasi. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi dasar, sementara keselamatan serta penghormatan terhadap hak sesama menjadi tanggung jawab bersama,” tutup Rizki.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *